DINAMIKA KOMUNIKASI DAN TRANSPARANSI PARTAI POLITIK SEBAGAI BADAN PUBLIK

Abstract

Di sisi lain kita sudah memiliki Undang-undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) nomor 14/2008 yang mewajibkan partai politik harus
transparan sebagai badan publik yang menerima sebagian atau seluruh
anggarannya dari negara (APBN/APBD). Namun adanya undang-undang tersebut,
tidak membuat partai politik lebih terbuka kepada masyarakat tentang informasi
yang terkait dengan kelembagaannya. Disamping, tidak berjalannya relasi antara
partai politik dengan para konstituennya secara memadai baik dari segi kuantitas
maupun kualitas. Umumnya komunikasi politik yang dijalankan partai politik saat
ini banyak yang bersifat “hit & runâ€, hanya berlangsung sesaat, sporadis dan
bahkan ada yang nyaris berlangsung pada saat pemilihan Umum saja.
Sebagian besar pengelola partai politik belum paham secara komprehensif tentang
UU KIP 14/2008, terutama cara mengimplementasikan di dalam partainya.
Terdapat sebagian yang sudah paham, namun mindset mereka belum siap, seolah
ada “arogansi sektoral†sebagai badan legislatif yang justru lebih penting karena
menghasilkan Undang-undang, bukan implementasinya. Masih banyak partai politik
belum siap secara SDM, struktur maupun Fasilitas pendukung
transparansi/keterbukaan.