PERANAN NAZHIR BAGI PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF SECARA PRODUKTIF MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Abstract

Lembaga wakaf berasal dari hukum Islam, yang landasan hukumnya terdapat dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah. Lembaga ini kemudian dikembangkan lebih lanjut melalui ijtihad para fukaha dan di beberapa negara telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya di tanah air kita, wakaf telah diatur dalam Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (UU Wakaf). Undang-undang ini, kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Wakaf yang terkenal di dalam hukum Islam, adalah dari Umar Bin Khaththab yang berupa tanah yang subur di Madinah. Wakaf ini dikelola oleh Ibnu Umar, kemudian hasilnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti untuk menanggulangi kemiskinan, ibnu sabȋl, kesejahteraan pengelola wakaf, dan lain-lain. Menurut UU Wakaf, yang berperang sangat penting untuk mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan harta benda wakaf adalah nazhir, yakni pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukkannya. Untuk menunaikan amanah tersebut, para nazhir dibina oleh lembaga independen, yakni Badan Wakaf Indonesia dan Kementrian Agama. Di samping itu, hendaknya para pihak terkait juga ikut membantu para nazhir, seperti pemerintah daerah, ulama, dan lain-lain. UU Wakaf juga mengatur agar para nazhir mengelola wakaf secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Dengan pengelolaan seperti ini, wakaf diharapkan dapat berfungsi sesuai denga peruntukkannya.