PRINSIP SYARIAH DALAM HUKUM MATERIIL SISTEM HUKUM PERBANKAN NASIONAL

Abstract

Sistem hukum perbankan nasional menggunakan dua prinsip operasional yaitu konvensional dan syariah. Perbankan syariah lahir dan dilandasai oleh sistem hukum Islam. Bank Syariah di Indonesia baru beroperasi lebih kurang 25 tahun. Hal ini masih relatif baru dibandingkan bank konvensional yang sudah digunakan lebih dari satu abad. Berbagai regulasi dibuat untuk mendukung pengembangan bank syariah.Tulisan ini akan mengkaji ruang lingkup sistem hukum perbankan nasional dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam hukum materil sistem hukum perbankan nasional. Dari hasil kajian disimpulkan, bahwa: (1) Sistem hukum perbankan syariah di Indonesia terdiri daritiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum (hokum materil dan hokum formal), struktur,berupa lembaga-lembaga yang mendukung perbankan syariah, dan budaya, baik budaya korporasi, maupun budaya masyarakat. Hal ini sesuai dengan unsur system hokum yang dikemukakan oleh L. Friedman. (2) Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam hokum materil dalam lingkup system hokum perbankan nasional, telah diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang memuat prinsip-prinsip syariah. Secara hierarhis dimulai dari konstitusi, yaitu UUD 1945, Peraturan Pemerintah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Kompilasi Hukum Ekonomi nasional dan Fatwa DSN-MUI. Namun dalam beberapa hal regulasi (hukum materil perbankan syariah masih sama dengan bank konvensional.