KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK SIAPA? (KONTROVERSI PEMBANGUNAN FLYOVER DI KOTA BANDAR LAMPUNG)

Abstract

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan rekayasa lalu lintas dalam rangka mengatasi kemacetan melalui kebijakan pembangunan jalan layang atau flyover. Hingga Februari 2017, Bandar Lampung telah memiliki lima flyover di sejumlah lokasi, yaitu Jl. Sultan Agung-Jl. Ryacudu, Jl. Antasari-Jl. Tirtayasa, Jl. Gajah Mada-Jl. Juanda, Jl. Ki Maja-Jl. Ratu Dibalau, dan Jl. Gajah Mada-Jl. Antasari. Selanjutnya, pada bulan Maret 2017 Pemkot Bandar Lampung membangun flyover keenam yang menghubungkan ruas Jl. Teuku Umar dan Jl. ZA. Pagaralam, tepatnya di depan pertigaan MBK (Mal Boemi Kedaton). Tidak seperti lima flyover sebelumnya, kali ini pro dan kontra menyelimuti pembangunan flyover yang tenar dengan sebutan flyover MBK tersebut. Salah satu alasan utamanya adalah status Jalan Teuku Umar dan ZA. Pagaralam yang merupakan ruas jalan nasional. Walikota Bandar Lampung Herman HN menegaskan sikapnya untuk tetap membangun flyover di ruas jalan nasional tersebut walaupun kelengkapan terkait izin dari pemerintah pusat akan dilengkapi belakangan. Atas sikap keras Pemkot Bandar Lampung yang tetap membangun proyek pembangunan flyover MKB tersebut, Pemprov Lampung bersama Kepolisian Polda Lampung menghentikan paksa seluruh aktivitas pembangunan flyover MBK, sehingga polemik ini menjadi perang terbuka antara Pemkot dan Pemprov di tengah-tengah masyarakat Lampung.