REFORMASI BIROKRASI VS REFORMASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI PROVINSI LAMPUNG (MENGHAPUS DISKRIMINASI PERSYARATAN PENCALONAN KEPALA DAERAH ANTARA PNS DAN ANGGOTA DPR/ DPRD)
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Agus Heruanto Hadna, 2010. Simbiosis Mutualisme antara Birokrasi dan Politik di
Daerah, PT. Gava Media, Yogyakarta. Dalam Wahyudi Kumorotomo, Dkk.
Reformasi Aparatur Negara di Tinjau Kembali, PT. Gava Media,
Yogyakarta.
Albrow, Martin (Terjemahan)., 1996. Birokrasi, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
Azhari, 2011. Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Budi, Moh. Waspa Kusuma, 2010. Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik,
STISIPOL Dharma Wacana Metro, Metro.
Budi, Moh. Waspa Kusuma, 2014. Arah Reformasi Birokrasi dalam Pemilihan Kepala
Daerah Pasca Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, SNaPP-2014, Volume 4, No.1, Unisba, Bandung.
Heinelt, Hubert anda Wollmann, 2003. Local Politics Research in Germany:
Developments anda Characteristics in Comparative Perspective. Sage
Publication, London.
Ismail, 2009. Politisasi Birokrasi, Penerbit Ash- Shiddiqy Press, Malang.
Istianto, Bambang, 2011. Demokratisasi Birokrasi, Penerbit STIAMI, Jakarta.
Kirwan, Kent A., 1987. “Woodrow Wilson and the Study of Public AdministrationRespond
to Van Riper,†in Aministration and Society, 18 P. 389-401.
Marijan, Kacung, 2006. Demokratisasi Di Daerah (Pelajaran dari Peilkada Secara
Langsung), Penerbit atas Kerjasama Pustaka Eureka dan PusDeHam, Surabaya.
Siswadi, Edi, 2012. Birokrasi Masa Depan: Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang
Efektif dan Prima, Mutiara Press, Bandung.
Sjamsudin, Nazarudin, 2009. Integrasi Politik di Indonesia, Gramedia, Jakarta.
Surbakti, Ramlan, 1992. Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta.
Thoha, Miftah, 2009. Birokrasi dan Politik di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota.