PELAKSANAAN DIVERSI BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SPPA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI CIBINONG)

Abstract

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dalam penyelesaian perkara pidana anak diwajibkan kepada para penegak hukum untuk melaksanakan proses diversi yang merupakan upaya penyelesaian perkara pidana anak di luar sidang pengadilan. Dalam melaksanakan perintah UU tersebut dibutuhkan adanya suatu peraturan pelaksana mengenai tata cara pelaksanaan diversi, namun baru ada pepraturan teknis yang berlaku di lingkungan pengadilan melalui PERMA no. 4 Tahun 2014. Tujuan penelitian diketahuinya mekanisme diversi dalam menangani perkara anak berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA serta efektifitasnya diversi untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak yang dilakukan di PN. Cibinong. Hasil penelitian bahwa mekanisme diversi dapat dilakukan dari setiap tahapan mulai dari penyidikan sampai LP. Diversi dilakukan dengan melibatkan pihak keluarga korban dan pelaku, petugas bimbingan kemasyarakatan, pekerja sosial, perwakilan masyarakat, serta pihak terkait lainya. Diversi ditujukan agar anak terhindar dari penanganan perkara secara formal yang dapat menimbulkan stigma buruk. Namun demikian, diversi hanya dapat diajukan terhadap perkara anak yang diancam pidana tidak lebih 7 tahun dan bukan pengulangan. Dalam praktik pelaksanaan di PN Cibinong diversi relatif tidak begitu efektif diterapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari data perkara yang masuk dan ditangani melalui diversi relatif sedikit. Pada praktiknya masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi, dari aspek yuridis selain menyangkut kebutuhan waktu yang diperlukan oleh para pelaksana di lapangan, juga dipandang perlu adanya peraturan teknis bagi para penegak hukum. Sarana prasarana dirasakan belum cukup menunjang, serta hal yang lebih sulit adalah mengubah pola pikir atau paradigma masyarakat, terutama keluarga korban yang belum dapat menerima untuk menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi para pihak.