PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH

Abstract

Sejak dikeluarkannya kebijakan tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, pro dan kontra terhadap kebijakan ini sampai sekarang masih saja ada. Penyimpangan-penyimpangan dalam implementasinya juga masih bermunculan. Langkah yang dapat dilakukan Pemerintah untuk mengurangi/menghentikannya adalah dengan sistem pengawasan. Ditengarai pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah selama ini tidak optimal. Ketidakoptimalan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Berpijak pada kondisi tersebut, penelitian ini mengkaji tentang pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (kebijakan, implementasi, dan sanksinya). Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sampel penelitian adalah enam kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang penentuannya didasarkan pada metode pourposive sampling. Pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki kebijakan tersendiri untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Belum ada terobosan yang signifikan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.