PENILAIAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS GOOD GOVERNANCE DI JAWA BARAT

Abstract

Perubahan paradigma dari Rule Governance menjadi Good Governance menuntut pemerintah untuk bisa memberikan kualitas pelayanan publik lebih efektif dan efisien. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berupaya untuk mengimpelementasikan konsep tersebut. Namun, kenyataannya hingga saat ini asas-asas yang ada dalam good governance masih beluim dapat maksimal diterapkan atau di implementasikan di Indonesia (Arianto,2006). Jawa Barat mendapatkan peringkat ke-3 kinerja pelayanan publik pada tahun 2012 di sektor pelayanan kesehatan dan pendidikan. Akan tetapi selama ini belum semua sektor tersentuh, khususnya sektor perizinan. Untuk mewujudkan konsep good governance yang utuh harus ada keterlibatan masyarakat dalam menilai dan mengawasi proses tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk mengevaluasi pelayanan perizinan dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan perizinan di Jawa Barat dan memberikan rekomendasi perbaikan pelayanan. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis menggunakan 9 indikator yang dikembangkan berdasarkan konsep SERVQUAL menghasilkan nilai rata-rata masing-masing komponen yaitu 3 (memuaskan). Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan sektor perizinan di Provinsi Jawa Barat, khususnya yang ditangani Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) dinilai baik oleh masyarakat dan sesuai azas dan prinsip pelayanan publik yang ditetapkan pemerintah Provinsi Jawa Barat.