IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR DI PROPINSI JAMBI (DITINJAU DARI HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Abstract

Hukum yang berlaku di masyarakat tentu tidak terlepas dari kebijakan publik, hubungan antara hukum dan kebijakan publik merupakan hubungan simbiosa mutualistic yang dapat dilihat dalam tiga bidang kajian yaitu: Formulasi, Implementasi, dan Evalusi kebijakan. Untuk itu pemerintah membuat suatu kebijakan publik tentang penanggulangan konflik manusia dan satwa liar melalui peraturan menteri, merujuk pada peraturan perundangan yang lebih tinggi. Kondisi hutan Indonesia yang berada di dalam dan di luar kawasan konservasi mengalami beberapa gangguan dan tekanan seperti perambahan, penebangan liar serta perburuan dan beberapa kawasan tersebut terdapat daerah perladangan dan perkebunan serta pemukiman penduduk. Kawasan yang dahulunya merupakan hutan belantara banyak yang telah berubah menjadi perkebunan atau lahan pertanian penduduk yang telah terjadi bertahun- tahun menyebabkan semakin sempitnya habitat yang dihuni oleh satwa liar di sekitar hutan. Berdasarkan fakta tersebut dilapangan di Provinsi Jambi sering terjadi konflik antar manusia dan satwa liar  yang menimbulkan kerugian harta benda maupun keselamatan jiwa manusia dan atau satwa liar, yang harus diselesaikan dengan tetap memperhatikan keselamatan manusia dan kelestarian satwa liar.