REFORMASI BIROKRASI SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MELALUI PENEMPATAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT: SUATU KAJIAN PENDAHULUAN
Abstract
Sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi, yang menghendaki
terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dalam menjalankan
tugas pelayanan publik guna terciptanya tata kelola pemrintahan yang baik. Maka
untuk semua itu, pemerintah harus melakukan peningkatan kualitas profesionalisme
Aparatur agar memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi
dalam memberi pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan
masyarakat atau yang lebih dikenal dengan pemberikan pelayanan prima. untuk
membangun sosok Aparatur sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah perlu
membina aparatur secara terus menerus dengan jelas, terarah, transparan dan
sebagai salah satu jalur adalah melalui Pengembangan Pola Karier Pegawai
Negeri Sipil. Dengan pola karier yang jelas, terarah dan transparan akan dapat
merangsang pegawai untuk mengembangkan karier dan profesionalisme. Untuk
pemerintah provinsi Sumatera Barat salah satu kebijakan yang diambil dalam
pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural adalah dengan cara
pemetaan potensi pegawai dan penilaian Kinerja. Sehingga pegawai yang
menduduki jabatan struktural diharapkan aparatur yang benar-benar professional
di bidangnya.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Bryant C. & White, L.G., 1982. Managing Development in The Third World.
Boulder,Colorado:Westview Press, Inc.
Denzim, Norman K. and Yvonna S. Lincoln (ed), 1994, Handbook of Qualitative
Research, USA: Sage Publications
Eko Prasojo dan Teguh Kurniawan, 2008, Reformasi Birokrasi dan good governance:
best Practices dari sejumlah daerah di Indonesia, disampaikan dalam the 5 th
International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia, Banjarmasin, 22-25 Juli
H.A. Djadja Saefullah, (2007). Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik (Perspektif
Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi. Bandung: LP3AN
FISIP UNPAD.
Hasibuan, Sayuti, 1992. “Sumber Daya Manusia dan Model Pemecahan Masalahâ€,
dalam Pedoman Pelatihan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tingkat Propinsi, Bappenas, Jakarta
http://www.jurnas.com/halaman/16/2011-12-20/192990, Pemprov Sumbar Deklarasikan
Reformasi Birokrasi, akses tanggal 12 April 2015
http://www.sumbarprov.go.id/detail_news.php?id=3590 400 Pegawai Ingin Masuk ke
Pemprov Sumbar, Diakses Tanggal 11 April 2015
Irianto, Yusuf. 2001. “Tema-tema pokok Manajemen Sumber Daya Manusiaâ€. Jawa
Timur: Insan Cendekia,
Kartasasmita, G., 1995. Ekonomi Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan.
Cides, Jakarta
Komaruddin. 2007. “Penegakan Prinsip-prinsip Good Governance “ dalam makalah
disajikan pada Pembekalan Nasional: "Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Membangun Harmonisasi Pembangunan Daerah Menuju Kemandirian dan
Daya Saing Daerah
Miles, Matthew B. And Michael Huberman, (1992), Analisis Data Kualitatif. (Tjmhn),
Jakarta: UI Press
Schuler, R.S. & Youngblood, S.A., 1986. Effective Personnel Management. West
Publishing Co., USA.
Susanto. 1997. “Budaya Perusahaanâ€. Jakarta: Elex Media Komputindo,
Tamin, Feisal. 2004. “Reformasi Birokrasi Analisis Pendayagunaan Aparatur Negaraâ€.
Jakarta: Blantika.