ARAH BARU REFORMASI BIROKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Abstract

Arah baru reformasi birokrasi dalam pemilihan kepala daerah dimulai sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Aparatur birokrasi “dijagaâ€dari keterlibatan dan dilibatkannya dalam pilkada melalui konsep netralitas birokrasi. Apakah di dalam pelaksanaan pilkada melalui Undang-undang tersebut selanjutnya aparat birokrasi dapat bersikap netral tidak terlibat dan dilibatkan dalam politik? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah, melalui teknik observasi, teknik dokumentasi, dan teknik wawancara terhadap calon kepala daerah dan pejabat structural yang masuk dalam “tim sukses tersembunyiâ€.Bagi calon yang masih menduduki jabatan publik menggunakan pengaruh dari jabatannya. Demikian pula bagi PNS yang menduduki jabatan eselon tertentu tetap melibatkan diri dengan memberikan dukungan kepada calon kepala daerah yang diyakini akan memenangkan pilkada. Harapannya adalah “rente†transaksional jabatan structural dikemudian hari. Bahkan pasca pelaksanaan pilkada, aparat birokrasi yang berbeda dukungan akan menjadi “korban politik†kepala daerah terpilih, yang ditandai oleh “gerakkan non-job†terhadap pejabat eselon yang tidak mendukungnya. Kesimpupan dalam penelitian ini adalah bahwa betapapun arah baru reformasi birokrasi dalam pilkada yang diupayakan melalui terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun ternyata hal ini belum bisa berjalan dengan maksimal. Aparat birokrasi masih saja ditarik-tarik masuk dalam ruang politik praktis pilkada.