ARAH PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PASCA PILKADA SERENTAK DI KOTA METRO
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Dapartemen Dalam Negeri. (2007). Grand Strategi Implementasi Otonomi Daerah, Jakarta: Depdagri.
Gibson, L. James, M. John Ivancevich dan H. James Donnely. (1996). Organisasi, Perilaku, Struktur Proses, Editor Linda Saputra, Jakarta: Binarupa Aksara.
Hersey, Paul, Kenneth H. Blanchard. (1977). Management of Organizational Behavior, Utilizing Human Resources, New Jersey: Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs, New.
Hidayat, Syarif, dan Syamsudin Haris. (2006). Membangun Format Baru Otonomi Daerah, Jakarta: LIPI Press.
Keban, Yeremias. (2004). Enam Dimensi Administrasi Publik, Yogyakarta: Gava Media.
Miles, B. Matthew dan Michael Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
Muluk, Khairul, M.K.,Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. ( 2007). Malang: Bayumedia.
Ratnawati, Tri. (2006). Potret Pemerintahan Lokal di Indonesia di Masa Perubahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Robbins, Stephen P. (1994). Teori Organisasi (alih bahasa), Jakarta: Arcan.
Sarundajang. (2000). Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Thoha, Miftah. (1998).Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Thomson, Victor. (1976). Modern Organization: A general Theory, New York: Alfred A.Knopf Publisher.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ/2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Fokusmedia, Bandung.
Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bandung: Fokusmedia.
Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bandung: Fokusmedia.