ANALISIS KEDUDUKAN JAMINAN PADA AKAD MUDHÂRABAH DALAM FATWA DSN-MUI NO. 7 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHÂRABAH

Abstract

Dalam kajian fikih klasik, akad mudhârabah adalah yang dilandaskan pada unsur kepercayaan (trust) sehingga dalam aplikasi pembiayaan mudhârabah tidak diperlukan adanya agunan atau jaminan. Seiring dengan perkembangan zaman dan karakter manusia dalam menjalankan bisnis, terjadi pergesesaran pemikiran sehingga diperlukan ijtihad baru untuk suatu permasalahan salah satunya akad pembiayaan mudhârabah. DSN-MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa, mengeluarkan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudhârabah dalam konsederium dan pertimbangan fatwa menetapkan bahwa LSK dapat meminta jaminan/agunan kepada nasabah atau pihak ketiga. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara pendapat para fukaha klasik dengan fatwa DSN-MUI mengenai adanya jaminan dalam akad pembiayaan mudhârabah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan mudhârabah menurut Fatwa DSN-MUI No. 07 Tahun 2000 tentang Mudhârabah (Qirâdh) berfungsi untuk guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pihak nasabah pengelola dana agar tidak main-main dalam mengelola dana pembiayaan mudhârabah, dan jaminan bukanlah hal yang harus ada dan syarat wajib pada setiap pembiayaan Mudhârabah. Oleh karena itu, LKS boleh menetapkan adanya jaminan kepada nasabah yang berfungsi untuk menghindari adanya moral hazard darin pihak mudhârib yang lalai atau menyalahi kontrak. Maka jaminan/agunan dalam pembiayaan mudharabah apabila ditinjau dari hukum Islam hukumnya adalah boleh. Kedua, bahwa dalam menetapan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudârabah (Qirâdh) khususnya tentang adanya kebolehan bagi LKS untuk meminta jaminan kepada mudhârib atau pihak ketiga, nampaknya metode istinbat hukum yang digunakan oleh DSN-MUI adalah metode mashlahah al-mursalah, dengan pertimbangan bahwa agar tidak terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh mudhârib dan terdapatnya nilai-nilai kemaslahatan di dalamnya.