TINJAUAN PENDEKATAN HUKUM DAN EKONOMI TERHADAP MODEL LISENSI WAJIB PATEN ATAS OBAT DALAM WTO-TRIPS DAN DEKLARASI DOHA 2001

Eka An Aqimuddin, Iman Sunendar, Frency Siska, Rahmat J. Tanjung, Mayas M

Abstract


Terdapat hubungan yang kuat antara harga obat tinggi dengan perlindungan hak paten. Satu sisi perlindungan tersebut memberikan dorongan/insentif bagi orang untuk melakukan invensi, namun di sisi lain malah akan mengganggu hak masyarakat untuk mendapatkan kesehatan. Oleh karena itu dalam TRIPs dan Deklarasi Doha telah diatur model lisensi wajib paten atas obat agar dapat menjadikan harga obat terjangkau. Dalam sudut pandang hukum dan ekonomi, pengaturan lisensi wajib paten atas obat berhasil menyeimbangkan antara insenstif dengan akses sera mencapai efisiensi Pareto

Keywords


Lisensi Wajib, Hak Paten, Hukum dan Ekonomi

Full Text:

PDF

References


Cooter, Robert and Thomas Ulen, (2003), Law and Economics, Boston: Pearson Edu

Hanim, Lutfiyah. dan Jhamtami, Hira. (2010) Membuka Akses Pada Obat Melalui Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Indonesia, Yogyakarta: INSISTPress

Ibrahim, Johnny, (2009) Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum, Surabaya: PMN & ITS Press

Khor, Martin, (2009) Patent, Compulsory Licences and Access to Medicines; Some Recent Experiences, Malaysia: Third World Network.

Landes, M. William and Richard A. Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law (2003) USA: The Belknap Press of Harvard University Press

Posner, Erick and Alan O. Sykes (2012), Economic Foundations of International Law, USA: Harvard University Press

Posner A., Richard. (1992) Economic Analysis of Law, Boston: Little, Brown and Company

Usman, Rachmadi, (2003)Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Bandung: Alumni

Jurnal

Suryo Utomo, Tomi. (2007) Deklarasi Doha dalam Perspektif Akses Obat Murah dan Terjangkau, UNISIA, Vol. XXX, No. 64

-----------------------, (2007) Implikasi Pasal-Pasal Pelindung (The TRIPs Safeguards) Dalam UU Paten Indonesia: Kritik, Evaluasi Dan Saran Dari Perspektif Akses Terhadap Obat Yang Murah Dan Terjangkau, Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 2

----------------------, (2009) Implementasi Lisensi Wajib Terhadap Produk Obat Yang Di Petenkan Pasca Deklarasi Doha, Jurnal Refleksi Hukum, Edisi April

----------------------, (2008) Eksistensi “The TRIPs Safeguards†di Dalam Perjanjian TRIPs: Dalam Perspektif Kesehatan Masyarakat, Mimbar Hukum, Vol. 20, No.2

Working Paper, Material

Correa, Carlos, (2000), Integrating Public Health Concerns into Patent Legislation in Developing Countries, the South Centre, Swiss.

----------------, (2002), Implications of Doha Declaration on The TRIPs Agreement and Public Health, WHO, Jenewa, Swiss.

JICA dan Dirjen HaKI, (2004) Capacity Building Program on The Implementation of The WTO Agreements in Indonesia (TRIPS Component): Training Material on Enforcement of Intellectual Property Rights, Jakarta: Kemenkumham.

Kaplow, Louis and Steven Shavell (1999) Economic Analysis of Law, Forthcoming Book.

Polinsky, A. Mitchell and Steven Shavell,(2005) Economic Analysis of Law, Forthcoming Book.

Pramudya Oktavinanda, Positivisme Hukum Dan Pendekatan Hukum Dan Ekonomi -- Suatu Pembelaan, Makalah Disampaikan Pada Konferensi Nasional Filsafat Hukum, 2013.

Sykes, O. Alan. (2002) TRIPs, Pharmaceuticals, Developing Countries, and the Doha “Solutionâ€, John M. Olin Law & Economics Working Paper, No. 140, Chicago.

Tesis

Nuradi, Rani. (2011) Fleksibiltas TRIPS Terhadap Kesehatan Masyarakat, Tesis, Unpad, Bandung.

Instrumen Internasional

WTO Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Rights, 1994.

Declaration on the TRIPs Agreement and Public Health, 2001.

Decision on Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, 2003.