KEBIJAKAN PUBLIK MENGHADAPI TANTANGAN (PENGALIHAN KEWENANGAN SMA DAN SMK KE PROVINSI KASUS DI KOTA METRO)

Abstract

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, angka I huruf A Nomor 1 pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan   menyatakan bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/ kota dialihkan ke pemerintah provinsi. Kebijakan ini tidak mudah diimplementasikan di lapangan, karena selama ini kewenangan SMA dan SMK ada di pemerintah kabupaten/ kota. Dalam setiap kebijakan baru selalu saja akan menghadapi tantangan bahkan pro dan kontra, baik bagi pelaksana kebijakan maupun bagi masyarakat luas dan stakeholders bidang pendidikan. Walaupun kebijakan pengalihan kewenangan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten/ kota ke pemerintah provinsi ini menghadapi tantangan, namun implementasi kebijakan ini harus tetap jalan sesuai dengan ketentuan. Kebijakan pengalihan kewenangan ini sangat komplek karena menyangkut pengalihan sumberdaya manusia dan pengalihan sumberdaya non-manusia.  Hal yang menyangkut sumber daya manusia adalah guru-guru, pegawai non-guru, sedangkan yang menyangkut sumber daya non-manusia adalah pengalihan asset, anggaran. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat agar kebijakan pengalihan kewenangan ini bisa berjalan dengan baik, bisa meningkatkan anggaran dan kapasitas guru lebih meningkat setelah dipegang oleh pemerintah provinsi, jangan justru sebaliknya. Semoga.