KRITIK HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 31 TENTANG ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN DALAM PP NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI

Abstract

Islam adalah agama rahmatan lil „alamin, universal dan komprehensif, dalam aturannya tidak ada yang terlewatkan termasuk dalam masalah aborsi. Hukum asal dari pada aborsi adalah haram. Apabila janin sudah bernyawa jumhur ulama sepakat haram dilakukan aborsi, kecuali terdapat „udzur syara‟ seperti membahayakan ibu kandungya. Dalam hal hal aborsi, pemerintah memberikan perhatian terhadap wanita korban pemerkosaan yang hendak melakukan aborsi karena melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014. Peraturan pemerintah tersebut memunculkan polemik terutama pada pasal 31 ayat (1) hukuf b. yakni, pemerintah membolehkan aborsi karena pemerkosaan dengan syarat kehamilan di bawah empat puluh hari. Ketentuan keboleh aborsi yang kehamilannya dibawah empat puluh hari telah sesuai dengan hukum Islam melalui pendapat jumhur ulama. Kendati demikian, dalam proses penyelidikan wanita hamil korban pemerkosaan mesti dilakukan dengan teliti dan komprehensif. Ditakutkan pasal tersebut di atas disalahgunakan oleh orang-orang tertentu sehingga membuka peluang melakukan kejahatan, dalam hal ini aborsi wanita hamil “mengaku†korban pemerkosaan. Membuka peluang melakukan kejahatan dalammetodologi Hukum Islam disebut dengan fath al-dzari‟ah.