IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1338 KUH PERDATA

Abstract

Perkembangan sistem perbankan syariah dalam kerangka Dual Banking System memberikan alternatif lain dalam perbankan yang semakin lengkap bagi masyarakat Indonesia. Salah satu prinsip syariah adalah adanya prinsip bagi hasil. Penerapan prinsip bagi hasil  atau pembiayaan mudharabah pada bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara nasabah yang bertindak sebagai mudharib dengan pihak bank sebagai shahibul maal dalam penetapan nisbah bagi hasil atas suatu usaha yang dibiayai oleh bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan dengan tetap memperhatikam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi akad mudharabah pada bank syariah dihubungkan dengan Pasal 1338 KUH Perdata . Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum positif dan doktrin-doktrin hukum positif dan bersifat  deskriptif analitis. Implementasi akad mudharabah pada bank syariah didasarkan pada pola  kemitraan, yaitu terdapatnya kesepakatan antara pihak bank syariah sebagai shahibul maal dengan nasabah sebagai mudharib, hal ini sesuai  dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu keduanya berpotensi menimbulkan sanksi yang dapat dipaksakan bagi pihak yang tidak mentaatinya.