EKONOMI LOKAL SEBAGAI BAGIAN DARI PENGEMBANGAN WILAYAH PERTAMBANGAN YANG BERDAMPAK TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (STUDI KASUS PERTAMBANGAN PASIR DAN BATUAN KAB. BANDUNG BARAT)

Sri Widayati,, Dudi Nasrudin Usman, Sriyanti Sriyanti

Abstract


Pembangunan industri berbasis sumber daya alam seperti pertambangan memerlukan keterkaitan yang jelas dari sisi hulu maupun hilir. Hal ini penting dilakukan bagi keberlanjutan ekonomi maupun sosial bagi masyarakat sekitarnya. Kabupaten Bandung Barat memiliki industri pertambangan khususnya bahan galian berupa batuan (batuan andesit, pasir dan lainnya). Adanya aktivitas pertambangan tersebut, secara otomatis memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat di lokasi penambangan maupun pemerintahan daerah, salah satu hal dampak adanya aktivitas tersebut yaitu perekonomian lokal dan pajak.
Saat ini, pendapatan asli daerah (PAD) dihasilkan tidak berdasarkan teknis produksi yang dihasilkan, namun lebih ke target yang diinginkan dari pihak pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan PAD-nya, sehingga ada komunikasi terputus antara aspek teknis dan ekonomis, yang apabila terkoneksi dengan baik maka akan mampu memaksimalkan PAD. Metoda yang digunakan untuk memahami permasalahan diatas yaitu kunjungan perusahaan, diskusi, penyebaran kuesioner dan literatur dari SKPD terkait di Kab. Bandung Barat.
Hasil kegiatan menunjukkan 83% lingkungan masyarakat sekitar lokasi pertambangan mengalami peningkatan, besaran nilai ekonomi yang diberikan perusahaan untuk masyarakat dirata-ratakan berkisar antara 5.000.000 – 15.000.000 per bulan, tenaga kerja lokal yang diberdaya 95% dari 17 perusahaan yang disurvey. Sehingga pengembangan ekonomi lokal dengan adanya pertambangan batuan dan pasir di Kab. Bandung Barat sangat memberikan dampak yang positif.


Keywords


Ekonomi Lokal, Pengembangan Wilayah, dan Pendapatan Asli Daerah

Full Text:

PDF

References


Bachrul Elmi, 2002, STUDI PENINGKATAN EKONOMI DAN KEUANGAN, KABUPATEN LAMPUNG UTARA, Tahun 2002.

Machfud Sidik, 2002, Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Dep. Keuangan RI.

Mulia P. Nasution, 2002, Reformasi Manajemen Keuangan, Dep. Keuangan RI.

Osborne David, Gaebler Ted, 1993, Reinventing Government, How The Entrepreneural Spirit Transforming The Public Sector, New York, Penguin Books, Inc. USA.

P.P No. 105 Tahun 2000, Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

RI UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

The World Bank, 2000, Indonesia Accelerating Recovery in Uncertain Times, 1818, H. Street, NY.




License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0