TANPA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN TIADA JAMINAN KESEHATAN

Abstract

Dalam Peraturan BPJS Kesehatan No 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dinyatakan bahwa penerima bantuan iuran didaftarkan oleh Pemerintah dengan cara migrasi data, sehingga secara otomatis penerima Jamkesmas pada tahun 2013 menjadi PBI pada tahun 2014. Pemerintah Daerah merencanakan hal yang sama dengan mendaftarkan seluruh masyarakat Jamkesda tahun 2013 menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran, tetapi dalam 34 kolom isian BPJS Kesehatan yang harus diisi menjadi hambatan para eks Jamkesda menjadi PBI, satu diantaranya adalah kolom Nomor Induk Kependudukan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan NIK terhadap masyarakat pengguna Jamkesda di Kabupaten Lebak pada tahun 2014.Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara kuaitatif dengan cara wawancara mendalam dan telaah dokumen yang ada, jumlah masyarakat Kabupaten Lebak pada tahun 2014 mencapai 1.279.870 orang dengan luas wilayah sebesar 3.044,72 km2 atau 304.472 Ha. Kabupaten Lebak memiliki 28 kecamatan, dan 345 desa, serta 42 Puskesmas induk, diantaranya ada puskesmas dengan Tempat Tidur dan tanpa Tempat Tidur. Puskesmas dengan Tempat Tidur (DTP) dapat melayani Pelayanan Kesehatan Rawat Inap dan menjadi rujukan bagi Puskesmas Non DTP. Jumlah Tenaga Kesehatan baik dari Aparatur Sipil Negara maupun Tenaga honorer yang berjumlah sebanyak 873 orang diharapkan mampu melayani kesehatan masyarakat Lebak. Masyarakat Kabupaten Lebak sebagian besar sudah memiliki jaminan kesehatan (59,40%), namun sebagian besar masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan masih berasal dari anggaran Pemerintah Pusat (87,14%). Meskipun Pemerintah Daerah merencanakan untuk memigrasikan data peserta Jamkesda tahun 2013 menjadi peserta BPJS Kesehatan sebagai PBI, namun sebagian dari mereka tidak dapat dimigrasi karena belum mempunyai Nomor Induk Kependudukan (50,95%).