TANPA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN TIADA JAMINAN KESEHATAN

Nurhasanah Arsyad

Abstract


Dalam Peraturan BPJS Kesehatan No 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dinyatakan bahwa penerima bantuan iuran didaftarkan oleh Pemerintah dengan cara migrasi data, sehingga secara otomatis penerima Jamkesmas pada tahun 2013 menjadi PBI pada tahun 2014. Pemerintah Daerah merencanakan hal yang sama dengan mendaftarkan seluruh masyarakat Jamkesda tahun 2013 menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran, tetapi dalam 34 kolom isian BPJS Kesehatan yang harus diisi menjadi hambatan para eks Jamkesda menjadi PBI, satu diantaranya adalah kolom Nomor Induk Kependudukan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan NIK terhadap masyarakat pengguna Jamkesda di Kabupaten Lebak pada tahun 2014.Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara kuaitatif dengan cara wawancara mendalam dan telaah dokumen yang ada, jumlah masyarakat Kabupaten Lebak pada tahun 2014 mencapai 1.279.870 orang dengan luas wilayah sebesar 3.044,72 km2 atau 304.472 Ha. Kabupaten Lebak memiliki 28 kecamatan, dan 345 desa, serta 42 Puskesmas induk, diantaranya ada puskesmas dengan Tempat Tidur dan tanpa Tempat Tidur. Puskesmas dengan Tempat Tidur (DTP) dapat melayani Pelayanan Kesehatan Rawat Inap dan menjadi rujukan bagi Puskesmas Non DTP. Jumlah Tenaga Kesehatan baik dari Aparatur Sipil Negara maupun Tenaga honorer yang berjumlah sebanyak 873 orang diharapkan mampu melayani kesehatan masyarakat Lebak. Masyarakat Kabupaten Lebak sebagian besar sudah memiliki jaminan kesehatan (59,40%), namun sebagian besar masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan masih berasal dari anggaran Pemerintah Pusat (87,14%). Meskipun Pemerintah Daerah merencanakan untuk memigrasikan data peserta Jamkesda tahun 2013 menjadi peserta BPJS Kesehatan sebagai PBI, namun sebagian dari mereka tidak dapat dimigrasi karena belum mempunyai Nomor Induk Kependudukan (50,95%).

Keywords


Nomor induk, jaminan kesehatan

Full Text:

PDF

References


Ayuningtyas, Dumilah. Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik. Rajawali Pres; 2014

Budi Winarno. Kebijakan Publik Teori Proses dan Studi Kasus. CAPS; 2014

Edi Suharto. Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta; 2005

Ernawati Dwi. Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan. Modul PT.Askes; 2013

Hasbullah Thabrany. Jaminan Kesehatan Nasional. Rajawali Pres; 2014

Leba Elkana Giro. Implementasi Kebijakan Publik. Academia.edu; 2014

Megraini Amila at al. Teori Hambatan (Theory Of Constraint); Modul Kuliah FKM UI; 2014

Muchyi Aang M. Sosialisasi Gatekeeper Concept Dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional. Modul PT.Askes; 2013

Peraturan Menteri Kesehatan RI. No 28. Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 2014

Peraturan Pemerintah RI. No 101. Penerimam Bantuan Iuran; 2012

Peraturan Presiden RI. No 12. Jaminan Kesehatan Nasional; 2013

Purwitasari, Armey Yudha. Implementasi Kebijakan Program Jampersal di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Tesis; 2011

Susilawati Susy. Analisis Kebijakan Publik Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kota Tasikmalaya. Tesis; 2007

Undang-Undang Dasar RI; 1945

| Nurhasanah Arsyad, dkk.

Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Kesehatan

Undang-Undang RI. No 24. Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 2011

Undang-Undang RI. No 40. Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 2004


Refbacks

  • There are currently no refbacks.